Ikan Nila Hitam Thailand menjadi persoalan lingkungan serius setelah spesies invasif tersebut menyebar ke sejumlah perairan dan mengancam mata pencaharian masyarakat. Pengadilan Administratif Pusat Thailand akhirnya memerintahkan pemerintah meningkatkan langkah pengendalian sekaligus memberantas ikan yang juga dikenal sebagai blackchin tilapia tersebut.
Pengadilan mengeluarkan putusan itu pada Selasa (8/9/2026). Melalui keputusan tersebut, hakim meminta Departemen Perikanan Thailand bersama direktur jenderalnya terus menjalankan program pengendalian di berbagai wilayah yang terdampak.
Selain menyoroti persoalan lingkungan, pengadilan juga memperhatikan kerugian yang masyarakat alami. Karena itu, pengadilan meminta Menteri Dalam Negeri Thailand menetapkan Provinsi Samut Songkhram sebagai kawasan bencana.
Status tersebut memiliki peran penting karena dapat membuka akses anggaran pemerintah dengan lebih cepat. Selanjutnya, pemerintah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membantu masyarakat sekaligus memberikan kompensasi kepada kelompok yang terdampak penyebaran ikan invasif.
Gugatan Warga Dorong Pemerintah Bertindak Lebih Cepat
Putusan mengenai ikan nila hitam Thailand muncul setelah masyarakat terdampak mengajukan gugatan publik. Mereka menilai pemerintah belum mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi penyebaran spesies tersebut.
Poramet Daendongying dari Dewan Pengacara Thailand menjelaskan bahwa pengadilan menempatkan tanggung jawab langsung kepada Departemen Perikanan dan direktur jenderalnya. Keduanya harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menekan penyebaran blackchin tilapia di perairan Thailand.
Sementara itu, pengadilan tidak menjatuhkan tanggung jawab serupa kepada 16 pihak pemerintah lainnya yang ikut masuk dalam gugatan. Kelompok tersebut mencakup sejumlah pejabat dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Koperasi, serta Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, keputusan tingkat pertama tersebut secara khusus menekankan peran otoritas perikanan dalam menangani masalah spesies invasif.
Ikan Asal Afrika Ancam Ekosistem Perairan Thailand
Blackchin tilapia merupakan ikan asal Afrika. Thailand memasukkan ikan tersebut ke dalam kategori spesies invasif karena perkembangannya berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan lokal.
Penyebaran ikan ini juga menimbulkan kekhawatiran dari sisi ekonomi. Petani ikan dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sumber daya perairan menghadapi risiko kerugian ketika spesies invasif berkembang tanpa pengendalian.
Selain itu, keberadaan ikan tersebut dapat meningkatkan persaingan dengan spesies lokal dalam mendapatkan makanan maupun ruang hidup. Kondisi inilah yang membuat pemerintah menghadapi tuntutan untuk mengambil langkah lebih agresif.
Samut Songkhram menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian terbesar dalam perkara ini. Provinsi pesisir yang menghadap Teluk Thailand tersebut menjadi satu-satunya wilayah yang harus memperoleh status kawasan bencana berdasarkan putusan pengadilan.
Sebanyak 54 orang yang mengajukan gugatan administratif berasal dari Samut Songkhram. Para penggugat menilai beberapa lembaga pemerintah terlalu lambat atau tidak mengambil tindakan hukum yang memadai terhadap pihak yang berkaitan dengan masuknya ikan nila hitam ke Thailand.
Pengadilan Administratif Pusat Thailand memerintahkan pemerintah untuk memberantas ikan nila hitam (blackchin tilapia) yang dianggap sebagai spesies invasif dan telah menyebar di perairan Negeri Gajah Putih.
Petani Sempat Gelar Aksi Protes
Persoalan ikan nila hitam Thailand sebenarnya telah memicu keresahan masyarakat sejak sebelumnya. Para petani bahkan pernah menyampaikan protes secara terbuka akibat dampak penyebaran ikan tersebut terhadap kegiatan ekonomi mereka.
Pada Maret 2025, petani dari 19 provinsi membawa blackchin tilapia menggunakan truk menuju Gedung Pemerintah Thailand. Kemudian, mereka membuang ikan tersebut di depan kompleks pemerintahan sebagai bentuk protes.
Melalui aksi itu, para petani menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dalam mengendalikan populasi spesies invasif. Mereka menganggap langkah pemerintah pada saat itu belum mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Kerugian ekonomi selanjutnya mendorong sebagian masyarakat menempuh jalur hukum. Bahkan, perkara tersebut berkembang menjadi tuntutan kompensasi dalam jumlah besar.
Tuntutan Kompensasi Tembus Lebih dari 2 Miliar Baht
Sebanyak 10 penggugat dalam perkara administratif juga tergabung dalam kelompok yang mengajukan gugatan perdata. Mereka menuntut kompensasi lebih dari 2 miliar baht atau sekitar Rp1 triliun.
Gugatan tersebut mewakili sekitar 1.000 petani terdampak di Samut Songkhram. Para petani meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mereka nilai memiliki keterkaitan dengan masuknya blackchin tilapia ke Thailand.
Oleh karena itu, persoalan ini tidak lagi hanya menyangkut pengendalian spesies asing. Kasus tersebut juga menyentuh aspek ekonomi, tanggung jawab pemerintah, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Meski demikian, proses hukum belum sepenuhnya selesai. Poramet menjelaskan bahwa keputusan Pengadilan Administratif Pusat masih berstatus putusan tingkat pertama. Dengan demikian, pihak terkait masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan banding.
Terlepas dari proses hukum berikutnya, keputusan tersebut memberikan tekanan baru kepada pemerintah Thailand. Otoritas kini harus mempercepat program pengendalian dan pemberantasan ikan nila hitam Thailand, terutama di wilayah yang mengalami dampak serius.
Pada saat yang sama, penetapan Samut Songkhram sebagai kawasan bencana dapat mempercepat penyaluran anggaran kepada masyarakat. Langkah itu diharapkan dapat membantu petani menghadapi kerugian sekaligus mendukung program pemulihan perairan dari ancaman spesies invasif.
