TNI AL di Usia 81 Tahun, Tantangan Menjaga Laut Indonesia Semakin Kompleks

TNI AL Di Usia 81 Tahun terus memperkuat kemampuan pertahanan laut untuk menghadapi perubahan ancaman sekaligus menjaga wilayah maritim Indonesia yang sangat luas. Modernisasi teknologi pertahanan menjadi bagian penting dari upaya tersebut, tetapi besarnya area pengawasan masih menuntut peningkatan kemampuan secara menyeluruh.

Indonesia memiliki karakter geografis yang memberikan tantangan tersendiri bagi pertahanan negara. Wilayah kepulauan yang membentang luas membuat TNI Angkatan Laut membutuhkan kemampuan pemantauan, armada, personel, jaringan komunikasi, hingga dukungan logistik yang memadai.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting melihat TNI AL sedang menjalani transformasi menuju kekuatan yang lebih modern. Berbagai perkembangan sudah terlihat melalui pembaruan kapal perang, kapal selam, radar, rudal, sensor, serta pembangunan kapal di dalam negeri.

Meski demikian, Selamat menilai kemampuan yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah yang harus TNI AL jaga.

Pengawasan Laut Menjadi Tantangan Utama

Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Angka tersebut mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 3 juta kilometer persegi. Selain itu, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 108.000 kilometer.

Kondisi geografis tersebut membuat kebutuhan pertahanan Indonesia berbeda dengan banyak negara lain. Apalagi, posisi Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua sekaligus menjadi bagian penting dari jalur perdagangan serta pelayaran internasional.

Menurut Selamat, tantangan pertahanan maritim masa depan tidak hanya datang melalui perang konvensional. TNI AL juga perlu mengantisipasi pelanggaran wilayah, praktik penangkapan ikan ilegal, infiltrasi, penyelundupan, sabotase, serangan siber, peperangan elektronik, grey-zone warfare, serta penggunaan wahana tanpa awak.

Karena itu, kemampuan mengetahui aktivitas yang berlangsung di wilayah laut secara cepat dan berkesinambungan menjadi kebutuhan mendasar. TNI AL tidak cukup hanya memiliki kekuatan untuk menghadapi ancaman. Mereka juga perlu mendeteksi potensi gangguan sejak awal.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono turut menilai bahwa karakter wilayah Indonesia menuntut TNI AL memiliki kemampuan respons yang efektif. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan personel, operasi, serta alutsista secara bertahap.

Modernisasi TNI AL Tidak Cukup dengan Menambah Kapal

Penguatan TNI AL di usia 81 tahun juga menuntut strategi modernisasi yang menyesuaikan perkembangan teknologi militer. Kapal perang dan kapal selam tetap memegang peranan penting. Namun, Indonesia juga membutuhkan pesawat patroli maritim, helikopter, radar, sensor, serta teknologi tanpa awak.

Modernisasi pun tidak berhenti pada pengadaan platform baru. TNI AL membutuhkan ketersediaan suku cadang, dukungan pemeliharaan, kesiapan logistik, serta pelatihan personel agar setiap alutsista mampu menjalankan fungsi secara maksimal.

Selamat menyoroti kesenjangan antara luas area pengawasan dan kemampuan sensor, platform, serta logistik yang tersedia. Menurutnya, Indonesia tidak mungkin menempatkan kapal perang di seluruh wilayah laut karena jumlah armada akan selalu menghadapi keterbatasan.

Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan laut yang bekerja sebagai jaringan terpadu. Jaringan tersebut perlu menghubungkan satelit, radar, sensor, pesawat patroli, pesawat nirawak atau UAV, kapal permukaan, kapal selam, rudal, hingga pusat komando.

Kesadaran Situasional Maritim Jadi Kebutuhan Penting

Kemampuan maritime domain awareness atau kesadaran situasional maritim menjadi salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian besar.

Melalui kemampuan tersebut, Indonesia dapat mengetahui keberadaan kapal atau aktivitas tertentu di wilayah laut, memahami kegiatannya, memantau arah pergerakannya, serta memperkirakan waktu yang diperlukan untuk memberikan respons.

Perkembangan teknologi peperangan juga membuat pengawasan bawah laut semakin penting. Selamat menilai Indonesia perlu meningkatkan kemampuan anti-submarine warfare (ASW) karena kekuatan bawah laut memiliki peran strategis dalam konflik modern.

Kapal selam dapat menjadi instrumen penting untuk membatasi pergerakan lawan atau menciptakan sea denial. Karena itu, peningkatan kemampuan bawah laut harus berjalan bersama penguatan armada permukaan.

Pada saat yang sama, kesiapan pangkalan, bahan bakar, amunisi, pemeliharaan, dan suku cadang turut menentukan efektivitas kekuatan tempur. Interoperabilitas antarsistem maupun antarmatra TNI juga memegang peran penting agar setiap unsur pertahanan mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Tujuh Prioritas Penguatan TNI AL

Untuk periode lima hingga sepuluh tahun mendatang, Selamat mengidentifikasi tujuh bidang yang perlu mendapat prioritas.

Pertama, Indonesia perlu memperkuat maritime domain awareness sehingga negara mampu memonitor ruang laut secara berkelanjutan.

Kedua, TNI AL perlu meningkatkan kekuatan kapal selam dan kemampuan peperangan bawah laut.

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat kapal kombatan permukaan, termasuk fregat dan korvet. Kapal-kapal tersebut membutuhkan dukungan radar modern, sonar, rudal antikapal, sistem pertahanan udara, serta kemampuan peperangan elektronik.

Keempat, pertahanan pantai membutuhkan penguatan melalui rudal antikapal berbasis darat. Kemampuan tersebut dapat mendukung strategi sea denial di kawasan yang memiliki nilai strategis.

Kelima, TNI AL perlu mengembangkan penggunaan drone maritim. Teknologi itu mencakup UAV, unmanned surface vessel (USV), dan unmanned underwater vehicle (UUV). Berbagai wahana tersebut dapat membantu patroli, pengintaian, pengawasan wilayah, hingga pendeteksian kapal selam.

Keenam, jaringan komando dan komunikasi harus semakin kuat. Integrasi informasi akan membantu TNI AL menghubungkan berbagai sensor dan unsur tempur sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.

Ketujuh, Indonesia perlu terus memperkuat industri pertahanan nasional. Dalam jangka panjang, Indonesia tidak cukup hanya membeli peralatan pertahanan dari luar negeri. Penguasaan teknologi, produksi bersama, dan kemampuan menghasilkan sistem pertahanan sendiri menjadi bagian penting dari pembangunan kemandirian pertahanan.

Menuju Kekuatan Maritim Indonesia 2045

Komisi I DPR menempatkan pengembangan kekuatan TNI AL dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dave Laksono menilai Indonesia membutuhkan kekuatan maritim modern, terintegrasi, serta memiliki daya tangkal yang kuat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan tidak hanya menyentuh alutsista. Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem radar dan sensor, kemampuan siber, komando dan kendali, penerbangan maritim, kapal selam, serta kapasitas industri pertahanan nasional.

Dave menekankan pentingnya menyesuaikan anggaran pertahanan dengan kebutuhan strategis, kemampuan fiskal negara, serta prioritas pertahanan nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul menyebut HUT ke-81 sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan operasi TNI AL.

TNI AL terus melakukan peremajaan dan pengadaan alutsista, meningkatkan kemampuan prajurit, serta memperkuat integrasi sistem. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi untuk mengikuti perkembangan teknologi militer dan perubahan karakter ancaman.

Ke depan, TNI AL mengarahkan pembangunan kekuatannya menuju angkatan laut yang tangguh, modern, serta mempunyai daya gentar tinggi. Modernisasi, interoperabilitas antarmatra, dan kemampuan menjaga seluruh wilayah NKRI menjadi bagian penting dalam arah tersebut.

Dengan wilayah laut yang sangat luas, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar memiliki lebih banyak kapal perang. Kemampuan mendeteksi aktivitas secara cepat, menghubungkan berbagai sistem pertahanan, menjaga kesiapan alutsista, serta membangun kemandirian teknologi akan menentukan kekuatan pertahanan maritim Indonesia menuju 2045.