Demo 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, akan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, mahasiswa, dan relawan dengan agenda yang berbeda pada Kamis (27/8/2026). Empat kelompok yang tercatat akan menyampaikan aspirasi ialah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Beragam isu mewarnai agenda aksi tersebut. Sebagian massa meminta DPR mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dan memperkuat pemberantasan korupsi. Kelompok lain mengangkat persoalan harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga evaluasi program pemerintah. Sementara itu, RMP4 datang membawa sikap berbeda karena mereka ingin menyampaikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
AMPB Dorong DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi salah satu kelompok yang mengikuti demo 27 Agustus 2026. Massa yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, membawa isu utama mengenai pemberantasan korupsi.
AMPB meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menginginkan komitmen nyata dari parlemen agar pembahasan aturan tersebut tidak terus tertunda.
Selain persoalan legislasi, kelompok ini menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pejabat di Kabupaten Pati. Salah satu kasus yang menjadi perhatian mereka menyangkut Bupati Pati Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Dalam materi aksi yang beredar, massa Pati juga menekankan keinginan agar aparat penegak hukum menuntaskan berbagai dugaan korupsi secara terbuka dan memberikan kepastian hukum. AMPB menyatakan bahwa mereka ingin menyampaikan tuntutan tersebut melalui aksi damai di kompleks parlemen.
AMDB Soroti Korupsi dan Harga Kebutuhan Pokok
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu turut bergabung dalam aksi di Jakarta. Kelompok ini membawa beberapa tuntutan yang bersinggungan dengan agenda AMPB, tetapi mereka juga mengangkat persoalan ekonomi masyarakat.
AMDB mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga meminta pemerintah dan lembaga terkait memperkuat hukuman terhadap koruptor. Selain itu, massa mendorong pemerintah menekan harga kebutuhan pokok agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Sebelum menuju Jakarta, massa AMDB telah merencanakan kegiatan penyampaian aspirasi di DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026). Setelah agenda tersebut, mereka bergabung dengan kelompok lain di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis. Informasi mengenai aksi tersebut menyebut sekitar 2.000 orang mengikuti agenda awal di Depok.
AMDB juga menaruh perhatian terhadap persoalan rekening yang menampung donasi untuk masyarakat Pati. Isu itu ikut melengkapi daftar aspirasi yang mereka bawa dalam aksi.
Spanduk demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
GERAM Membawa Sepuluh Tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM membawa agenda yang lebih luas. Aliansi ini terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka menjadwalkan aksi mulai pukul 14.00 WIB dan memperkirakan sekitar 1.000 peserta akan hadir.
GERAM memandang aksi tersebut sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran oleh DPR RI. Mereka juga meminta pimpinan DPR menemui massa secara langsung untuk membuka ruang dialog.
Sepuluh tuntutan GERAM mencakup pertanggungjawaban politik dan hukum pemerintahan Prabowo-Gibran atas sejumlah kebijakan yang mereka kritik, evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan program MBG, serta perubahan kebijakan perpajakan yang mereka nilai membebani masyarakat.
Aliansi itu juga mendorong layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok, serta peningkatan kesejahteraan buruh. Mereka turut meminta pemerintah mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur.
Isu lain yang GERAM bawa meliputi perlindungan pekerja rumah tangga, pembatasan keterlibatan militer dalam ruang sipil, penghentian kriminalisasi aktivis, serta penyitaan aset milik pelaku korupsi. Mereka ingin negara memanfaatkan aset hasil pemberantasan korupsi untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Massa GERAM berasal dari berbagai unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas yang mengangkat isu hak asasi manusia serta kebijakan publik.
RMP4 Datang untuk Mendukung Program Pemerintah
Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 membawa arah aspirasi yang berbeda. Kelompok asal Bangkalan, Jawa Timur, tersebut datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
RMP4 menaruh perhatian khusus pada program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat kepada keluarga karena anak-anak memperoleh makanan bergizi, sementara orang tua dapat mengurangi sebagian pengeluaran harian.
Namun, dukungan itu tidak membuat RMP4 mengabaikan evaluasi. Kelompok tersebut tetap meminta pemerintah memperbaiki tata kelola MBG, khususnya pada dapur atau pelaksanaan program yang menghadapi masalah.
Dengan demikian, mereka tidak meminta pemerintah menghentikan MBG. RMP4 justru mendorong perbaikan pelaksanaan agar manfaat program semakin optimal dan tepat sasaran. RMP4 menyiapkan sekitar 500 tiket perjalanan menuju Jakarta bagi peserta dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Gedung DPR Menjadi Titik Utama Demo 27 Agustus 2026
Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan menjadi titik utama demo 27 Agustus 2026. Keempat kelompok membawa aspirasi dengan arah yang tidak sepenuhnya sama, sehingga aksi tersebut tidak mewakili satu tuntutan tunggal.
AMPB dan AMDB sama-sama menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu agenda utama. AMPB memberi perhatian tambahan pada kasus dugaan korupsi di Pati, sedangkan AMDB turut mengangkat persoalan harga kebutuhan pokok dan hukuman bagi koruptor.
GERAM membawa cakupan tuntutan yang jauh lebih luas, mulai dari demokrasi, ekonomi, layanan publik, kesejahteraan pekerja, hingga hubungan sipil dan militer. Sementara itu, RMP4 menunjukkan sikap berbeda dengan memberikan dukungan kepada program pemerintah sambil meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
Perbedaan tersebut menjadikan aksi di depan DPR pada 27 Agustus 2026 sebagai ruang bagi berbagai kelompok untuk membawa agenda masing-masing. Meski memiliki pandangan yang beragam, seluruh massa menjadikan kompleks parlemen sebagai tujuan penyampaian aspirasi kepada para pembuat kebijakan.
