Dalam Era Belanja Online – Konsumen semakin mudah mengakses berbagai produk kesehatan, termasuk vitamin. Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi peredaran produk ilegal. Baru-baru ini, Humas BPOM, Eka Rosmalasari, menyatakan bahwa beberapa merek vitamin yang beredar di marketplace belum masuk dalam database resmi BPOM. Beberapa merek yang di sebutkan antara lain Mulittea, Kirkland, Bbeeaauu, dan Imatchme. Karena belum terdaftar, BPOM belum dapat memastikan keamanan, kualitas, dan legalitas produk tersebut.

Lebih jauh, kondisi ini mengingatkan bahwa produk kesehatan tidak bisa semata-mata di nilai dari kemasan menarik atau klaim manfaat. Sebaliknya, konsumen perlu mengecek legalitas produk agar tidak menempatkan diri pada risiko kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa izin edar BPOM bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa produk telah melalui proses evaluasi.

Mengapa Izin Edar BPOM Penting untuk Vitamin?

Eka menegaskan bahwa semua produk yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari obat, obat tradisional, suplemen, kosmetik, hingga pangan olahan, wajib memiliki izin edar BPOM. Karena itu, izin edar menjadi indikator bahwa produk sudah melalui penilaian keamanan dan mutu. Selain itu, izin edar juga menegaskan bahwa informasi pada label produk sudah memenuhi standar.

Karena itu, ketika produk tidak tercatat dalam database BPOM, konsumen tidak bisa memastikan apakah produk tersebut mengandung bahan yang sesuai, dosis yang tepat, atau bahkan aman untuk di konsumsi. Dengan kata lain, konsumen akan mengonsumsi produk tanpa perlindungan regulasi yang seharusnya menjamin keamanan.

BPOM

Konsumsi vitamin B6 berlebihan dari suplemen dapat menyebabkan neuropati sensorik. Dokter IPB dan pakar kesehatan internasional mengingatkan pentingnya konsumsi suplemen secara bijak.

Risiko Jangka Pendek: Vitamin Ilegal Bisa Tidak Memberi Manfaat

Dalam konteks ini, Guru Besar Farmasi UGM, Zullies Ikawati, menjelaskan bahwa vitamin palsu dapat menimbulkan dampak yang tampak dalam waktu singkat. Ia menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, vitamin ilegal bisa saja tidak memberikan manfaat sama sekali. Hal ini terjadi ketika kandungan zat aktif tidak sesuai label atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan demikian, konsumen merasa sudah mengonsumsi vitamin, tetapi tubuh tidak menerima nutrisi yang dibutuhkan.

Lebih jauh, Zullies menambahkan bahwa risiko bertambah ketika produk mengandung bahan tambahan berbahaya. Misalnya, vitamin palsu bisa tercemar mikroba, logam berat, atau bahan kimia tertentu. Karena itu, konsumen bisa mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, alergi, hingga keracunan. Dengan kata lain, produk ilegal tidak hanya gagal memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga berpotensi merusak kesehatan.

Risiko Jangka Panjang: Gangguan Organ dan Ketidakseimbangan Nutrisi

Selain dampak jangka pendek, Zullies juga menyoroti risiko jangka panjang dari konsumsi vitamin ilegal. Ia menyebut bahwa paparan zat toksik berulang dapat mengganggu fungsi hati dan ginjal. Karena kedua organ ini berperan dalam detoksifikasi, paparan bahan berbahaya dalam jangka panjang bisa menumpuk dan menyebabkan kerusakan.

Selain itu, Zullies menekankan bahwa dosis yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakseimbangan nutrisi. Sebagai akibatnya, tubuh tidak mendapatkan asupan yang seimbang dan sesuai kebutuhan. Selain itu, konsumen juga berisiko terlambat mendapat penanganan medis. Sebab, mereka merasa sudah mengonsumsi vitamin, padahal tubuh tidak menerima manfaat apapun. Dengan demikian, penyakit bisa berkembang lebih jauh sebelum mendapat diagnosis dan pengobatan yang tepat.

Cek KLIK: Langkah Praktis untuk Memilih Produk yang Aman

Untuk membantu konsumen, BPOM mengajak masyarakat melakukan Cek KLIK sebelum membeli produk kesehatan. Cek KLIK mencakup Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa. Dengan cara ini, konsumen bisa memastikan bahwa produk yang dibeli legal dan aman.

Selain itu, BPOM juga memperketat pengawasan di ruang digital. Mereka melakukan patroli siber secara rutin untuk menelusuri penjualan produk tanpa izin edar di berbagai platform online. Ketika BPOM menemukan tautan penjualan produk ilegal, mereka akan bekerja sama dengan marketplace dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menurunkan konten tersebut.

Tindakan Tegas Terhadap Produk Ilegal

Lebih lanjut, BPOM juga menginstruksikan penarikan dan pemusnahan produk ilegal yang ditemukan di sarana peredaran maupun produksi. Selain itu, BPOM memperingatkan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan dapat menghadapi sanksi pidana sesuai Undang-Undang Kesehatan. Dengan demikian, upaya pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menimbulkan efek jera.

Secara keseluruhan, kasus vitamin ilegal ini menunjukkan bahwa konsumen perlu lebih kritis dalam memilih produk kesehatan. Selain itu, pengawasan dan edukasi publik menjadi kunci untuk mengurangi peredaran produk ilegal di era digital.