Situasi Politik Dan Sosial Di Iran – Terus mengalami eskalasi signifikan. Pemerintah Iran memberlakukan pemadaman internet nasional yang telah berlangsung lebih dari 84 jam. Kondisi ini mempersempit arus informasi publik dan meningkatkan kekhawatiran komunitas internasional. Selain itu, para aktivis menilai pembatasan akses internet berfungsi sebagai sarana pengendalian protes yang meluas di berbagai wilayah.
Lembaga pemantau jaringan NetBlocks mencatat gangguan konektivitas berskala nasional masih terjadi hingga awal pekan. Meski demikian, sebagian warga tetap berusaha mengakses informasi melalui jalur alternatif seperti radio gelombang pendek, jaringan seluler lintas perbatasan, serta layanan internet satelit Starlink. Namun, upaya tersebut hanya menjangkau sebagian kecil populasi.
Korban Tewas Protes Terus Bertambah
Seiring pemadaman internet, jumlah korban jiwa dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah terus meningkat. Laporan kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat mencatat sedikitnya 544 orang meninggal dunia dalam 15 hari terakhir. Data tersebut mencakup ratusan demonstran, anak-anak, warga sipil non-demonstran, serta aparat keamanan.
Selain korban tewas, aparat juga melakukan penahanan massal. Lebih dari 10.000 orang kini mendekam di penjara, yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan. Meski laporan ini belum memperoleh verifikasi independen, berbagai media internasional mengonfirmasi bahwa pemutusan internet dan jaringan telepon telah berlangsung lebih dari 72 jam secara berturut-turut.
Foto: Asap mengepul dari sebuah masjid saat para demonstran berkumpul di tengah kerusuhan anti-pemerintah yang terus berkembang di Teheran, Iran, Jumat (9/1/2026). (via REUTERS/SOCIAL MEDIA)
Tekanan Ekonomi Memicu Aksi Massa
Di sisi lain, tekanan ekonomi semakin memperparah ketidakpuasan publik. Nilai tukar rial terus melemah dan kehilangan sekitar 40 persen nilainya sejak konflik singkat pada Juni lalu. Pada akhir Desember, mata uang Iran bahkan hampir menyentuh 1,5 juta rial per dolar AS, yang menjadi titik terendah sepanjang sejarah.
Selain pelemahan mata uang, inflasi melonjak tajam dan mencapai lebih dari 48 persen sebelum sedikit menurun pada akhir tahun. Harga pangan naik hingga 72 persen secara tahunan, sehingga memperberat beban hidup masyarakat. Banyak warga kemudian mengalihkan tabungan mereka ke emas sebagai langkah perlindungan nilai.
Tekanan ini semakin kuat akibat sanksi internasional yang membatasi akses Iran ke sistem perbankan global. Bank Dunia bahkan memproyeksikan penyusutan produk domestik bruto Iran hingga 2,8 persen pada 2026. Kondisi tersebut mendorong kemarahan publik dan memperluas basis demonstrasi nasional.
Respons Pemerintah dan Ketidakpastian Kebijakan
Presiden Masoud Pezeshkian menyampaikan janji reformasi menyeluruh pada sistem moneter dan perbankan. Ia menegaskan komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, ketidakstabilan kebijakan tetap membayangi pemerintahan, terutama setelah pengunduran diri gubernur bank sentral dan pemakzulan menteri ekonomi.
Meskipun ekspor minyak Iran mencapai sekitar dua juta barel per hari, pendapatan tersebut belum mampu menutup tekanan struktural ekonomi secara menyeluruh. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah terus menurun.
Sikap China dan Ancaman Intervensi Asing
Ketegangan internasional juga ikut meningkat. China secara terbuka menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan Iran. Sikap ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan ancaman intervensi militer jika pemerintah Iran dianggap melakukan pembantaian demonstran.
Beijing menyerukan penahanan diri semua pihak dan menekankan pentingnya stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran global terhadap potensi konflik yang lebih luas.
Selat Hormuz Kembali Menjadi Titik Rawan
Ancaman geopolitik juga memusat pada Selat Hormuz, jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Sekitar 31 persen minyak mentah global melewati selat ini setiap hari. Oleh karena itu, setiap gangguan akan berdampak besar pada pasar energi internasional.
Para analis memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat mendorong Iran mengambil langkah ekstrem, termasuk mengganggu lalu lintas minyak. Skenario ini berpotensi memicu krisis energi global yang serius.
Reza Pahlavi Serukan Transisi Politik
Di tengah krisis, Reza Pahlavi, putra terakhir Shah Iran, menyampaikan pernyataan politik dari pengasingan. Ia menyatakan kesiapan untuk memimpin transisi menuju Iran yang sekuler dan demokratis. Melalui pesan video, Pahlavi memuji keberanian demonstran dan menyerukan berakhirnya kekuasaan ulama.
Meski sebagian demonstran menyuarakan dukungan simbolik, kekuatan politik nyata Pahlavi di dalam negeri masih sulit diukur. Namun, pernyataannya tetap menambah dinamika dalam krisis yang terus berkembang.
Kondisi WNI di Iran Masih Terkendali
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi warga negara Indonesia di Iran. KBRI Tehran melaporkan bahwa kondisi WNI di kota-kota utama seperti Qom dan Isfahan relatif aman. Mayoritas WNI berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.
Hingga pertengahan Januari, pemerintah belum melihat kebutuhan evakuasi. Namun, KBRI tetap menyiapkan langkah kontinjensi dan mengimbau WNI untuk menghindari pusat demonstrasi serta menjaga komunikasi aktif dengan perwakilan diplomatik.
